AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tugas Individu:

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

DISUSUN OLEH :

 

MUHAMMAD ISMAIL MUSTAFA

1192040089

PENDIDIKAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI MAKSSAR

2014

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor, publik terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu sebagai berikut:

·         Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dacapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61)

·         Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Sugijanto dkk, 1995:22)

·         Anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2006 :163)

Jika diperhatikan ketiga definisi di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Ketiga definisi tersebut sama-sama menyatakan bahwa anggaran adalah untukperiode waktu tertentu dimasa mendatang. Hal ini menegaskan bahwa anggaran disusun atau hanya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang selama periode waktu tertentu. Anggaran harus berisi estimasi, rencana, dan dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial.

Bastian (2006) dan Ulum (2008) mendukung bahwa anggaran tidak hanya menyajikan informasi rencana penerimaan dan pengeluaran dimasa mendatang, melainkan juga menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang sungguh-sungguh terjadi dimasa lalu. Penyajian data ini selaras dengan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian dan alat penilaian kinerja.

Fungsi Anggaran Sektor Publik

A.      Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:

·         Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

·         Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya.

·         Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan

·         Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

B.      Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overpending), terlalu rendah (underpending), salah sasaran atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (misspending). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan program operasional program atau kegiatan pemerintah.

C.      Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

D.     Anggaran Sebagai Alat Politik

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

E.      Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.

F.       Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

G.     Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sbagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

H.     Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik.

Tujuan Dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanana publik dan kesejahteraan masyarakat.

            Berdasarkan definisi diatas dan tujuan dari anggaran sektor publik, anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.      Anggaran dinyatakan dalam satuan keuanagan.

2.      Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.

3.      Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

4.      Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

5.      Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Prinsip-prinsip Dalam Penganggaran Sektor Publik

           Mardiasmo (2009:67-68), Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1.      Otorisasi Oleh Legislatif.

2.      Komprhensif/menyeluruh.

3.      Keutuhan anggaran.

4.      Nondiscretionary appropriation.

5.      Periodik.

6.      Akurat.

7.      Jelas.

8.      Transparan.

Pendekatan Penganggaran Pada Sektor Publik

           Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekata dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Pendekatan tradisional

2.      Pendekatan new publik management, yaitu:

a.      Pendekatan kinerja

b.      Pendekatan penganggaran program

c.       Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu

d.      Pendekatan anggaran berbasis nol

Perkembangan Teori Penganggaran Sektor Publik

            Gibran dan Sekwat (2009) menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini hanyalah proses mekanikal yang hanya untuk mengalokasikan sejumlah uang, tanpa memperhatikan pertanyaan normatif dan nilai-nilai sosial pilitik yang melingkupinya, dan hal ini sudah disadari sejak tujuh puluh tahun yang lalu oleh V.O Key (1940). Oleh karena itu, perlu untuk dikaji ulang teori penganggaran yang ada saat ini sehingga dirasa perlu arah alternatif baru dalam pengembangan teori penganggaran yang akan memberikan potensi besar terbentuknya teori penganggaran yang lebih heuristics.

            Berdasarkan perjalanan historis selama ini dari perkembangan teori penganggaran publik yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan filosofis, ideologi, paradigma dan budaya pada saat teori-teori tentang penganggaran sektor publik muncul, yang lebih menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan teori penganggaran lebih bersifat rasionalitas teknikal dan terpisah dari konteks lingkungan dan perilaku yang melingkupinya. Oleh karena itu Gibran dan Sekwat menawarkan pedekatan alternatif baru dalam mengembangkan teori penganggaran yaitu dengan menggunakan pendekatan teori sistem terbuka (open system theory).

Penganggaran Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

            Adapun tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk tercapainya SPM adalah sebagai berikut:

1.      Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan program-program urusan wajib pemerintah kedalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

2.      Menyususun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3.      Menentukan urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. Salah satu metode untuk menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode analytic hierarchy process (AHP).

4.      Menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB.