Showing posts with label Akuntansi Sektor Publik. Show all posts
Showing posts with label Akuntansi Sektor Publik. Show all posts

Sunday, 21 June 2020

Mengenal akuntansi publik, akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis (materi dasar akuntansi)

Bismillahirrahmanirrahim…

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Pada kesempatan ini kami akan membagikan sedikit materi pembelajaran tentang Akuntansi Sektor Publik (ASP)/ Akuntansi Publik/ Akuntansi Pemerintahan/ Ect.

Kadang dalam sebuah pertemuan pembelajaran sering muncul pertanyaan mengenai apa yang akan dipelajari untuk apa (mengapa) dan lain sebagainya. Tak dapat dipungkiri kami pun dahulu mempertanyakan hal tersebut agar kedepannya kita lebih terarah dalam belajar, karena dengan mengetahui hal tersebut kita bisa mengetahui tujuan kita memperlajari sesuatu.

Pertama-tama kita pasti sudah mengetahui tentang akuntansi diluar sektor publik, yakni akuntansi sektor bisnis (perusahaan)/ saya lebih sering menyebutnya akuntansi “Umum”.

Jika kita merujuk pada akuntansi perusahaan (bisnis) maka dapat kita menyimpulkan bahwa jika perusahaan ini dipandang dari sisi kepemilikan. Maka perusahaan bisa dibedakan antara perusahaan Perseorangan, Persekutuan dan Perseroan. Namun kebanyakan yang sering kita pakai dalam pembelajaran yakni perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Selanjutnya dalam jenis perusahaan PT ada perusahaan yang sudah “Go Public’… nah dari sini sudah mulai bertanya-tanya apa gerangan arti public it?!..

Lebih jauh jika kita menelururi kata Publik dan hal ini jika dikaitkan dengan sektor keuangan maka yang akan terlintas dibenak kita adalah pemerintahan dalam hal ini dari sektor akuntansinya. Karena disuatu tempat (negara) penyedia keperluan publik adalah pemerintah (penguasa).

Akuntansi dan Akuntasi Sektor Publik

Akuntansi bisa didefinisikan sebagai sebuah seni, Ilmu (science), maupun perekayasaan (Technology). Namun, kita dapat mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah proses, memandang akuntansi dari perspektif ini akan lebih memudahkan kita dalam memahami akuntansi sektor publik. Dimana  akuntansi dapat diartikan sebagai:

“akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan” (American Accounting Association : 1966)

Dari definisi tersebut jelas bahwa salah satu yang harus kita pahami adalah tentang “organisasi atau entitas”. Organisasi jika dilihat dari tujuaannya dapat digolongkan menjadi organisasi yang bertujuan (bermotif) mencari Laba (keuntungan) dan organisasi yang bertujuan (bermotif) mencari selain laba. Akuntansi yang berujuan untuk mencari laba (keuntungan) kita kenal sebagai Akuntansi Sektor Bisnis, dan untuk organisasi yang bertujuan selain mencari laba (keuntungan) bisa dinamakan Akuntansi Sektor Publik (ASP). Dengan demikian dapat kita simpulkan ASP didefinisikan sebagai:

“suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas public seperti pemerintah, LSM, dna lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukan.”

Organisasi / entitas yang paling mudah ditemukan/dikenal adalah organisasi milik pemerintah, dan pada umumnya organisasi ini melakukan kegiatan ekonomi/keuangannya bebasis anggaran.  Jadi biasanya akan kita temui di organisasi ini system penganggaran, besaran Anggaran, realisasi anggaran dan lain sebagainya. Mungkin kita sering mendengar maupun membaca/menonton di media tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), nah inilah salah satu bagian tak terpisahkan dari akuntansi sektor publik (ASP).

Pengguna Informasi Akuntansi (ASP)

Akuntansi akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang oleh para pengguna informasi tersebut tentunya. Pengguna informasi ini sering kita kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu yang berasal dari dalam organisasi/instansi/entitas (Intern) dan yang berasal dari luar (ekstern). Dari sini pula, sakin pentingnya informasi tersebut sehingga setiap bagian dalam akuntansi memunculkan cabang ilmu penunjang lainnya (contoh: akuntansi manajemen, Sistem pengendalian manajemen akuntansi, akuntansi keuangan, Audit akuntansi dan lain sebagainya)

Akuntansi keuangan dapat menghasilkan sebuah informasi berupa laporan keuangan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal maupun internal. Seperti yang telah kita singgung diawal materi ini yakni Akuntansi sektor public (ASP) sangat berkaitan erat dengan masalah Anggaran, maka salah satu laporan keuangan utama dalam ASP adalah Laporan Realisasi Anggaran.

ASP Sebagai Suatu Ilmu (Konsep Dasar dan Standar yang Dipakai)

Sebagai sebuah ilmu, konsep dasar harus dipahami dan diketahui dengan baik, karena dari konsep dasar itulah nantinya akan menjadikan dasar pembuatan standar akuntansinya. Dan konsep/prinsip yang sering menjadi topik hangat di ASP adalah tentang Konsep/Basis akuntansi yang digunakan. Yakni berbasis akrual ataukah berbasis kas. Karena pada kenyataannya basis yang dipakai belum menentu dibeberapa kasus, berbeda dengan di sektor Akuntansi Bisnis, sdh mengadopsi akuntansi berbasis akrual. Adapun penjelasan tentang itu akan kami coba bahas di artikel yang lain.

Dalam setiap sektor, standar akuntansi akan sangat mempengaruhi praktek akuntansi yang dipakai. Karena ini berkaitan dengan sektor Publik (pemerintah) maka segala sesuatu yang dipakai harus berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ditempat tersebut. Oleh karena itu, bisa kita pahami bersama mengapa sampai muncul sebuah peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP selanjutkan akan diperinci lagi menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP inilah yang nantinya akan sering dibahas dan didiskusikan untuk lebih bisa memahami ASP.

Jika di ASP ada SAP dan PSAP, maka dalam akuntansi sektor bisnis dikenal Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam beberapa keadaan/situasi ASP kadangkala mengambil beberapa kebijakan dalam PSAK dikarenakan beberapa sebab, jadinya kami berharap sebelum mempelajari ASP, maka pembaca diharapkan menguasai dasar dasar Akuntansi Keuangan juga (SAK/PSAK).

Perbedaan basis/standar yang dipakai nantinya akan berpengaruh dalam pengaplikasian/teknis/praktek akuntansi yang diambil, yang sudah barang pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula.

Audit dalam Organisasi Sektor Publik

Akuntansi erat kaitannya dengan audit (pemeriksaan). Pada sektor public khususnya pemerintahan, jelas bahwa yang diakuntansikan adalah uang atau dana rakyat, untuk itu harus dikelolah dan dipertanggungjawabkan degan baik dan jelas. Dengan kata lain, pasti ada lembaga pemeriksanya (yang mengaudit) atas pengelolaan dana rakyat tersebut. Di Indonesia lembaga/organisasi yang dimaksud antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat (jenderal, provinsi, kabupaten dan Kota) ect. Dalam pemeriksaan nantinya mereka berpedoman pada sebuah standar yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena pentingnya tugas yang dimiliki, maka dibutuhkan sebuah kinerja yang baik agar tidak terjadi penyelewengan kedepannya.

Penutup (kesimpulan)

ASP dengan segala ciri khasnya tidak terlepas dari jenis organisasinya yang memang agak berbeda. Karakteristik organisasi/instansi publik yang kompleks, rumit, penuh nuansa politik, dan kaku pada akhirnya akan berpengaruh dalam pengaplikasian ilmu akuntansinya.

Sebenarnya, persoalan ASP tidak hanya berlaku diorganisasi pemerintahan saja, namun juga berlaku pada organisasi pada tempat ibadah, partai politik, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan Tinggi bentuk BLU, pemerintahan desa, Ect. Namun ditulisan ini mengambil latar pemerintahan karena itulah salah satu bagian ASP yang sering kita temui.

Jadi smoga melalui tulisan ini kami berharap para pembaca lebih tertarik mengenal ASP ini dan kedepannya tidak bingung lagi dalam membedakan antara ASP, Akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor bisnis (perusahaan/umum). Penulis juga berharap agar pembaca bisa memahami luasnya cakupan ASP dan bisa lebih menambah wawasan bahwa tenyata ASP sangat luas. Cakupan yang kami maksud yakni manajemen ASP, Keuangan ASP, Audit ASP, Ect.

Mungkin sekian dulu tulisan kami pada kesempatan kali ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan..

Smoga bisa memberi tambahan ilmu bagi pembaca yang budiman.. makasih.. wassalamualaikum..

 

Sumber:

Abdul Halim dan M Syam, 2013, Teori, Konsep dan apikasi ASP, Jakarta:salemba empat

Buku teori akuntansi. 2013. Penulis Suwardjono, Yogyakarta:BPFE

h. Buchari Alma, 2010. Pengantar bisnis penerbit alfabeta

 

Tuesday, 11 November 2014

Tentang Bank Garansi (Tugas Perbankan)



Bismillah..
Sobat Mailjie88 dimana pun kalian berada, smoga kalian baik baik saja yaa,,
pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah tulisan tentang tugas Makalah yang pernah kami buat...
Makalah ini tentang bank garasi (tugas perbankan)
selamat membaca semoga bermanfaat yaa...


Bank Garansi, Apa Dan Bagaimana Kegunaannya?

Apabila Anda Bergerak Di Bidang Usaha Konstruksi, Istilah Bank Garansi Tidak Asing Lagi. Pada Saat Anda Ingin Ikut Tender, Pimpinan Proyek Mensyaratkan Anda Memberikan Bank Garansi Tender (Tender Bond). Dan Apabila Anda Memenangkan Proyek Tersebut, Maka Anda Harus Menyerahkan Performance Bond (Bank Garansi Pelaksanaan), Untuk Menjamin Bahwa Memang Anda Mampu Melaksanakan Proyek Tersebut.

Friday, 24 October 2014

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK



Tugas Individu:

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK


DISUSUN OLEH :
 
MUHAMMAD ISMAIL MUSTAFA
1192040089
PENDIDIKAN AKUNTANSI


FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKSSAR
2014
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor, publik terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu sebagai berikut:
·         Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dacapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61)
·         Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Sugijanto dkk, 1995:22)
·         Anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2006 :163)
Jika diperhatikan ketiga definisi di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Ketiga definisi tersebut sama-sama menyatakan bahwa anggaran adalah untukperiode waktu tertentu dimasa mendatang. Hal ini menegaskan bahwa anggaran disusun atau hanya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang selama periode waktu tertentu. Anggaran harus berisi estimasi, rencana, dan dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial.
Bastian (2006) dan Ulum (2008) mendukung bahwa anggaran tidak hanya menyajikan informasi rencana penerimaan dan pengeluaran dimasa mendatang, melainkan juga menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang sungguh-sungguh terjadi dimasa lalu. Penyajian data ini selaras dengan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian dan alat penilaian kinerja.

Fungsi Anggaran Sektor Publik
A.      Anggaran Sebagai Alat Perencanaan
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:
·         Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
·         Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya.
·         Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
·         Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
B.      Anggaran Sebagai Alat Pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overpending), terlalu rendah (underpending), salah sasaran atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (misspending). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan program operasional program atau kegiatan pemerintah.
C.      Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
D.     Anggaran Sebagai Alat Politik
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
E.      Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
F.       Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
G.     Anggaran Sebagai Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan sbagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
H.     Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik.

Tujuan Dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik
Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanana publik dan kesejahteraan masyarakat.
            Berdasarkan definisi diatas dan tujuan dari anggaran sektor publik, anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut:
1.      Anggaran dinyatakan dalam satuan keuanagan.
2.      Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
3.      Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4.      Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5.      Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Prinsip-prinsip Dalam Penganggaran Sektor Publik
           Mardiasmo (2009:67-68), Beberapa prinsip tersebut antara lain:
1.      Otorisasi Oleh Legislatif.
2.      Komprhensif/menyeluruh.
3.      Keutuhan anggaran.
4.      Nondiscretionary appropriation.
5.      Periodik.
6.      Akurat.
7.      Jelas.
8.      Transparan.
Pendekatan Penganggaran Pada Sektor Publik
           Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekata dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:
1.      Pendekatan tradisional
2.      Pendekatan new publik management, yaitu:
a.      Pendekatan kinerja
b.      Pendekatan penganggaran program
c.       Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu
d.      Pendekatan anggaran berbasis nol

Perkembangan Teori Penganggaran Sektor Publik
            Gibran dan Sekwat (2009) menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini hanyalah proses mekanikal yang hanya untuk mengalokasikan sejumlah uang, tanpa memperhatikan pertanyaan normatif dan nilai-nilai sosial pilitik yang melingkupinya, dan hal ini sudah disadari sejak tujuh puluh tahun yang lalu oleh V.O Key (1940). Oleh karena itu, perlu untuk dikaji ulang teori penganggaran yang ada saat ini sehingga dirasa perlu arah alternatif baru dalam pengembangan teori penganggaran yang akan memberikan potensi besar terbentuknya teori penganggaran yang lebih heuristics.
            Berdasarkan perjalanan historis selama ini dari perkembangan teori penganggaran publik yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan filosofis, ideologi, paradigma dan budaya pada saat teori-teori tentang penganggaran sektor publik muncul, yang lebih menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan teori penganggaran lebih bersifat rasionalitas teknikal dan terpisah dari konteks lingkungan dan perilaku yang melingkupinya. Oleh karena itu Gibran dan Sekwat menawarkan pedekatan alternatif baru dalam mengembangkan teori penganggaran yaitu dengan menggunakan pendekatan teori sistem terbuka (open system theory).

Penganggaran Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
            Adapun tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk tercapainya SPM adalah sebagai berikut:
1.      Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan program-program urusan wajib pemerintah kedalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
2.      Menyususun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3.      Menentukan urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. Salah satu metode untuk menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode analytic hierarchy process (AHP).
4.      Menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB.