Tugas Individu:
AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
ANGGARAN SEBAGAI
OBJEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD ISMAIL MUSTAFA
1192040089
PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKSSAR
2014
Pengertian Anggaran
Sektor Publik
Anggaran memiliki peran penting dalam
organisasi sektor, publik terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa
definisi anggaran, yaitu sebagai berikut:
·
Anggaran
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dacapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo,
2009:61)
·
Anggaran
adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan
pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara
memenuhi pengeluaran tersebut (Sugijanto dkk, 1995:22)
·
Anggaran
sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan
akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2006 :163)
Jika diperhatikan ketiga definisi di
atas memiliki persamaan dan perbedaan. Ketiga definisi tersebut sama-sama
menyatakan bahwa anggaran adalah untukperiode waktu tertentu dimasa mendatang.
Hal ini menegaskan bahwa anggaran disusun atau hanya menggambarkan kondisi yang
ingin dicapai dimasa mendatang selama periode waktu tertentu. Anggaran harus
berisi estimasi, rencana, dan dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam
bentuk ukuran finansial.
Bastian (2006) dan Ulum (2008)
mendukung bahwa anggaran tidak hanya menyajikan informasi rencana penerimaan
dan pengeluaran dimasa mendatang, melainkan juga menyertakan data penerimaan
dan pengeluaran yang sungguh-sungguh terjadi dimasa lalu. Penyajian data ini
selaras dengan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian dan alat penilaian
kinerja.
Fungsi Anggaran Sektor
Publik
A. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:
·
Merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan.
·
Merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif
pembiayaannya.
·
Mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
·
Menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
B. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk
menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overpending), terlalu rendah
(underpending), salah sasaran atau adanya penggunaan yang tidak semestinya
(misspending). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan
pelaksanaan program operasional program atau kegiatan pemerintah.
C. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan
Fiskal
Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan
arah atas kebijakan tertentu.
D. Anggaran Sebagai Alat Politik
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik
sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan
dana publik untuk kepentingan tertentu.
E. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan
Komunikasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan
komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
F. Anggaran Sebagai Alat Penilaian
Kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target
anggaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
G. Anggaran Sebagai Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan sbagai alat untuk memotivasi manajer
dan staffnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
H. Anggaran Sebagai Alat Untuk
Menciptakan Ruang Publik
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik,
karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup
untuk publik.
Tujuan Dan
Karakteristik Anggaran Sektor Publik
Anggaran bagi sektor publik adalah
alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat
yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanana publik dan kesejahteraan
masyarakat.
Berdasarkan
definisi diatas dan tujuan dari anggaran sektor publik, anggaran sektor publik
memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan
keuanagan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka
waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
3. Anggaran berisi komitmen atau
kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui
oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat
diubah dalam kondisi tertentu.
Prinsip-prinsip Dalam Penganggaran Sektor Publik
Mardiasmo
(2009:67-68), Beberapa prinsip tersebut antara lain:
1. Otorisasi Oleh Legislatif.
2. Komprhensif/menyeluruh.
3. Keutuhan anggaran.
4. Nondiscretionary appropriation.
5. Periodik.
6. Akurat.
7. Jelas.
8. Transparan.
Pendekatan Penganggaran Pada Sektor Publik
Pada
dasarnya terdapat beberapa jenis pendekata dalam perencanaan dan penyusunan
anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan tradisional
2. Pendekatan new publik management,
yaitu:
a. Pendekatan kinerja
b. Pendekatan penganggaran program
c. Pendekatan sistem perencanaan dan
penganggaran terpadu
d. Pendekatan anggaran berbasis nol
Perkembangan Teori
Penganggaran Sektor Publik
Gibran dan
Sekwat (2009) menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini
hanyalah proses mekanikal yang hanya untuk mengalokasikan sejumlah uang, tanpa
memperhatikan pertanyaan normatif dan nilai-nilai sosial pilitik yang
melingkupinya, dan hal ini sudah disadari sejak tujuh puluh tahun yang lalu
oleh V.O Key (1940). Oleh karena itu, perlu untuk dikaji ulang teori
penganggaran yang ada saat ini sehingga dirasa perlu arah alternatif baru dalam
pengembangan teori penganggaran yang akan memberikan potensi besar terbentuknya
teori penganggaran yang lebih heuristics.
Berdasarkan
perjalanan historis selama ini dari perkembangan teori penganggaran publik yang
tidak lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan filosofis, ideologi,
paradigma dan budaya pada saat teori-teori tentang penganggaran sektor publik
muncul, yang lebih menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi,
sehingga menyebabkan teori penganggaran lebih bersifat rasionalitas teknikal
dan terpisah dari konteks lingkungan dan perilaku yang melingkupinya. Oleh
karena itu Gibran dan Sekwat menawarkan pedekatan alternatif baru dalam
mengembangkan teori penganggaran yaitu dengan menggunakan pendekatan teori
sistem terbuka (open system theory).
Penganggaran Dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Adapun
tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk tercapainya SPM adalah
sebagai berikut:
1.
Menyelaraskan
antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan program-program urusan wajib
pemerintah kedalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS).
2.
Menyususun
rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan
mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.
3.
Menentukan
urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. Salah satu metode untuk
menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode analytic hierarchy process
(AHP).
4.
Menentukan
besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB.
